PERMAKLUMAN…!!! Kepada Yth. Para tokoh masyarakat, tokoh parpol, aktivis pegiat demokrasi

PKRI CYBER  BANGGAIPerkenankan saya, Aswan Ali mempermaklumkan, sekaligus menghimbau agar kiranya menyimak dan membaca secara cermat statemen Ketua Bawaslu Prov. Sulteng, Ruslan Hesen sebagaimana dikutip/dilansir dalam berita Luwuk Times tersebut..

Hal-hal yang perlu dicermati dan disikapi, yakni berkenaan dengan beberapa kata kunci dalam berita tersebut:

– INTERVENSI
secara gamblang Ruslan menyebut/mengakui bahwa ada upaya intervensi atau campur tangan pihak Bawaslu RI kepada Bawaslu Kab. Banggai, yang dilakukan dengan perintah melalui oknum anggota Bawaslu provinsi Sulteng, agar Bawaslu Kab. Banggai meninjau kembali dan/atau membatalkan rekomendasinya yang disampaikan kepada KPU Banggai terkait pengenaan sanksi TMS terhadap petahana HY. Modus operandinya dengan cara melakukan rapat pleno kedua untuk pembatalann rekom dimaksud;

– PRAKMATIS
Ungkapan kata/kalimat PRAKMATIS ini mengindikasikan adanya kepentingan pihak2 tertentu untuk mengatur2 Bawaslu Kab. Banggai agar mereka berbuat dan bertindak sesuai dengan keinginan si “pengatur” tersebut;

-TANPA DASAR HUKUM/ATURAN
RH yg notabene adalah Ketua Bawaslu Prov. Sulteng dan Kordiv. Hukum dan Humas, jelas mengatakan keinginan pihak Bawaslu RI menintervensi Bawaslu Kab. Banggai, dilakukan dengan cara2 ilegal atau tanpa dasar hukum/aturan yg kuat. Bahwa Bawaslu Kab. Banggai sesuai ketentuan peraturan yg berlaku (UU), adalah pihak pemegang otoritas yg berwenang memutuskan dan/atau menerbitkan rekomendasi terkait pemberian sanksi atas pelanggaran administrasi pemilihan. Olenya itu segala upaya campur tangan atau intervensi ats penggunaan kewenangan tersebut haruslah ditolak oleh Bawaslu Kab. Banggai bersama Bawaslu Provinsi. Bahkan Bawaslu Kab. Banggai perlu mengambil sikap, mengadukan ke DKPP terhadap oknum anggota Bawaslu RI yg telah memerintahkan kepada oknum anggota Bawaslu Prov. Sulteng untuk menekan/mengintervensi Bawaslu Kab. Banggai.

KRIMINALISASI
RH juga mengakui ada upaya untuk mengkriminalisasi anggota Bawaslu Kab. Banggai melalui tekanan kepada Sentra Gakkumdu agar menggelar pembahasan atas dugaan penyalahgunaan wewenang tersebut, tanpa melalui Rapim Bawaslu Prov. Sulteng.

Kepada masyarakat Kab. Banggai selaku pemilik kedaulatan demokrasi harus menjadikan peristiwa ini sebagai “lampu kuning” atas ancaman demokrasi di daerah ini.

Demikian, atas perhatian dan kepedulian bersama, sangat diharapkan.

Terima kasih…!🙏
Luwuk, 13/10-’20
Salam hormat;

Aswan Ali

Totop ST

Pendiri MB PKRI CADSENA dan Owner PT MEDIA PKRI CYBER