Kasus Pendirian Tower Dilahan Milik Negara  PT Telkomsel dan Pemkab Karo Tanda Tangani Berita Acara Perdamaian  “Ada Apa”

Kasus Pendirian Tower Dilahan Milik Negara PT Telkomsel dan Pemkab Karo Tanda Tangani Berita Acara Perdamaian  “Ada Apa”

BABABE, PKRI-CYBER. KARO. Terkait kasus pendirian tiang Tower Telekomunikasi milik PT Telkomsel Wilayah Kab.Karo yang didirikan di lahan aset milik Pemkab Karo di Terminal Agribisnis (STA), Desa Bandar Tongging, Kecamatan Merek,Kab.Karo,Sumut yang sempat menyita perhatian publik dan sempat viral pemberitaannya di berbagai media kala itu, namun terkait penyelesaian kasus ini masih jalan ditempat.

Dari hasil penelusuran awak media ternyata sudah ada penandatanganan berita acara kesepakatan perdamaian antara Pemkab. Karo dengan pihak PT Telkomsel Tertanggal 26 Mei 2020 yang ditunjukkan oleh Kanit Tipiter Polres Karo Aiptu Antoni Ginting kepada Daris Kaban Ketua DPD Walantara Kab.Karo selaku pihak pelapor, pada Selasa 21Juli 2020 di Mapolres Karo.

Adapun pihak – pihak yang telah sepakat menandatangani surat berita acara perdamaian lengkap dengan materai 6000  antara PT Telkomsel dengan pihak Pemkab. Karo yaitu : Faisal selaku manager NS Pematang Siantar, Fauzan Fajri yang menjabat senagai SPV RTPO Kabanjahe, Linda mora Siregar selaku Spv NOS Sumbagut, Eben E Sidabutar selaku Senior Staf Site Management Sumbagut dan dari pihak Pemkab. Karo yaitu Bapeda, Nasib Sianturi, Kepala Dinas Pertanian, Ir. Metehsa Purba, Kepala Satpol PP Hendrik P Tarigan, Kepala Dinas Perizinan, Joses Bangun.

Hal ini sangat mencederai perasaan masyarakat Kab.Karo, pasalnya, walau sudah di laporkan melalui surat pengaduan masyarakat (Dumas) oleh Lembaga Pemerhati Lingkungan DPD Walantara Kab.Karo pada Tanggal 28 Mei 2020 yang ditujukan langsung ke Kapolres Karo AKBP. Yustinus Setyo Indriono S,ik diruang kerja nya. Menyulitkan personil Unit Tipiter Polres Karo dengan alasan bahwa telah ada surat berita acara perdamaian yang ditandangani antar kedua belah pihak yang ditempel selembar materai 6000.

Menyikapi hal itu, Daris Kaban yang menjabat sebagai Ketua DPD Walantara Kab.Karo selaku pihak pelapor saat diminta tanggapannya oleh awak media sangat meyayangkan sikap yang diambil oleh Pemkab. Karo, ujar Daris.

“Sangat disayangkan apabila Pemkab. Karo sudah mengadakan perdamaian dengan pihak PT Telkomsel padahal sudah jelas ada pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Perusahaan Bonavite tersebut terhadap lahan milik negara itu,  “ada apa..dibalik ini”?? , apakah karena PT Telkomsel adalah perusahaan besar sehingga pihaknya kebal terhadap hukum yang berlaku di Republik ini ?? tidak seperti penerapan sangsi hukum bagi masyarakat biasa..??. Berarti selama ini benarlah kalau memang pada kenyataannya bahwa Hukum itu tumpul keatas namun runcing kebawah,” ungkapnya kesal

Dirinya menambahkan, “pantas selama ini Pemkab. Karo/Instansi terkait enggan untuk membuat laporan pengaduam ke pihak aparat penegak hukum, saya menduga Pemkab Karo tidak bertaji dalam menegakkan aturan dan terkesan ada pembiaran, walau jelas ada pihak perusahaan yang berani melawan peraturan yang diterapkan Pemerintah Daerah  baik berupa PERDA maupun PERBUP Karo yang nyata banyak menguras energi maupun biaya dalam proses tahapan penetapannya, namun tidak ditaati perusahaan besar yang dapat sesuka hati melanggar aturan dan hukum yang berlaku sehingga Pemkab Karo terkesan impoten dalam hal ini,” terangnya

Pada Pasal 385 ayat (1) KUHP, jelas dituliskan , “jika seseorang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak (secara tidak sah) menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan hutang hak orang lain untuk memakai Tanah Negara, maka dapat dihukum penjara selama 4 (empat) tahun kurungan. Pertanyaannya, “kenapa hal ini tidak berlaku bagi pihak perusahaan PT Telkomsel maupun oknum yang terlibat terang – terangan melakukan sewa – menyewa lahan milik Negara itu.., kenapa ?? ,” ungkap Daris lagi.

Ditambahkannya, “dalam kasus ini jelas ada penyalahgunaan wewenang, karna jelas tidak mengantongi izin dari Dinas Perizinan pelayanan satu pintu dan ada seorang oknum yang menyewakan lahan tersebut berjumlah belasan juta rupiah ke pihKasus Pendirian Tower Dilahan Milik Negara

PT Telkomsel dan Pemkab Karo Tanda Tangani Berita Acara Perdamaian  “Ada Apa” ?

Karo-Sumut,Redaksidaerah.com
Terkait kasus pendirian tiang Tower Telekomunikasi milik PT Telkomsel Wilayah Kab.Karo yang didirikan di lahan aset milik Pemkab Karo di Terminal Agribisnis (STA), Desa Bandar Tongging, Kecamatan Merek,Kab.Karo,Sumut yang sempat menyita perhatian publik dan sempat viral pemberitaannya di berbagai media kala itu, namun terkait penyelesaian kasus ini masih jalan ditempat.

Dari hasil penelusuran awak media ternyata sudah ada penandatanganan berita acara kesepakatan perdamaian antara Pemkab. Karo dengan pihak PT Telkomsel Tertanggal 26 Mei 2020 yang ditunjukkan oleh Kanit Tipiter Polres Karo Aiptu Antoni Ginting kepada Daris Kaban Ketua DPD Walantara Kab.Karo selaku pihak pelapor, pada Selasa 21Juli 2020 di Mapolres Karo.

Adapun pihak – pihak yang telah sepakat menandatangani surat berita acara perdamaian lengkap dengan materai 6000  antara PT Telkomsel dengan pihak Pemkab. Karo yaitu : Faisal selaku manager NS Pematang Siantar, Fauzan Fajri yang menjabat senagai SPV RTPO Kabanjahe, Linda mora Siregar selaku Spv NOS Sumbagut, Eben E Sidabutar selaku Senior Staf Site Management Sumbagut dan dari pihak Pemkab. Karo yaitu Bapeda, Nasib Sianturi, Kepala Dinas Pertanian, Ir. Metehsa Purba, Kepala Satpol PP Hendrik P Tarigan, Kepala Dinas Perizinan, Joses Bangun.

Hal ini sangat mencederai perasaan masyarakat Kab.Karo, pasalnya, walau sudah di laporkan melalui surat pengaduan masyarakat (Dumas) oleh Lembaga Pemerhati Lingkungan DPD Walantara Kab.Karo pada Tanggal 28 Mei 2020 yang ditujukan langsung ke Kapolres Karo AKBP. Yustinus Setyo Indriono S,ik diruang kerja nya. Menyulitkan personil Unit Tipiter Polres Karo dengan alasan bahwa telah ada surat berita acara perdamaian yang ditandangani antar kedua belah pihak yang ditempel selembar materai 6000.

Menyikapi hal itu, Daris Kaban yang menjabat sebagai Ketua DPD Walantara Kab.Karo selaku pihak pelapor saat diminta tanggapannya oleh awak media sangat meyayangkan sikap yang diambil oleh Pemkab. Karo, ujar Daris.

“Sangat disayangkan apabila Pemkab. Karo sudah mengadakan perdamaian dengan pihak PT Telkomsel padahal sudah jelas ada pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Perusahaan Bonavite tersebut terhadap lahan milik negara itu,  “ada apa..dibalik ini”?? , apakah karena PT Telkomsel adalah perusahaan besar sehingga pihaknya kebal terhadap hukum yang berlaku di Republik ini ?? tidak seperti penerapan sangsi hukum bagi masyarakat biasa..??. Berarti selama ini benarlah kalau memang pada kenyataannya bahwa Hukum itu tumpul keatas namun runcing kebawah,” ungkapnya kesal

Dirinya menambahkan, “pantas selama ini Pemkab. Karo/Instansi terkait enggan untuk membuat laporan pengaduam ke pihak aparat penegak hukum, saya menduga Pemkab Karo tidak bertaji dalam menegakkan aturan dan terkesan ada pembiaran, walau jelas ada pihak perusahaan yang berani melawan peraturan yang diterapkan Pemerintah Daerah  baik berupa PERDA maupun PERBUP Karo yang nyata banyak menguras energi maupun biaya dalam proses tahapan penetapannya, namun tidak ditaati perusahaan besar yang dapat sesuka hati melanggar aturan dan hukum yang berlaku sehingga Pemkab Karo terkesan impoten dalam hal ini,” terangnya

Pada Pasal 385 ayat (1) KUHP, jelas dituliskan , “jika seseorang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak (secara tidak sah) menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan hutang hak orang lain untuk memakai Tanah Negara, maka dapat dihukum penjara selama 4 (empat) tahun kurungan. Pertanyaannya, “kenapa hal ini tidak berlaku bagi pihak perusahaan PT Telkomsel maupun oknum yang terlibat terang – terangan melakukan sewa – menyewa lahan milik Negara itu.., kenapa ?? ,” ungkap Daris lagi.

Ditambahkannya, “dalam kasus ini jelas ada penyalahgunaan wewenang, karna jelas tidak mengantongi izin dari Dinas Perizinan pelayanan satu pintu dan ada seorang oknum yang menyewakan lahan tersebut berjumlah belasan juta rupiah ke pihak PT Telkomsel dengan perjanjian kontrak selama 2 tahun terhitung sejak tahun 2019 s/d tahun 2021 dan tertulis di surat perjanjian sewa – menyewa lahan milik Negara tersebut. Sehingga menimbulkan kerugian terhadap Kas Daerah, pasalnya walau sudah sekian lama berdiri Tower Telkomsel Pemkab. Karo tidak menerima retrebusi pajak dari pihak Telkomsel. Apakah perbuatan seperti ini bukan suatu perbuatan melanggar hukum yang berlaku..? Atau sudah ada win-win solution sehingga pihak dari Dinas Pertanian Kab.Karo, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karo dan Bappeda Kabupaten Karo,tidak berani melaporkan PT Telkomsel ke aparat penegak hukum.

Dihadapan saya, Bupati Karo, Terkelin Brahmana,SH.MH pernah bersikukuh mengatakan bahwa persoalan tersebut akan diteruskan keranah hukum dan siapa saja pun berhak untuk membuat laporan pengaduan ke pihak Polres Karo, namun hingga saat ini Dinas terkait tidak ada membuat laporan sebagai bukti dalam upayanya memberikan efek jera terhadap perusahaan-perusahaan yang bisa saja melakukan hal yang sama dikemudian hari,” jelasnya

Untuk diketahui bahwa temuan kasus pendirian Tower Telkomsel tanpa memiliki IMB dan legalitas lainnya, sudah menjadi perhatian publik, jadi ini harus tuntas dari proses hukum secara transparan dan Dinas terkait  wajib bertanggung jawab agar menjadi pembelajaran bagi pihak perusahaan lainnya., intinya terkait hal ini saya akan desak terus pihak kepolisian untuk memberikan contoh dan efek jera bagi pihak perusahaan yang lain dalam mematuhi perturan yang ada.” Lanjut Ketua Walantara Karo.

Saya masih ingat kata – kata yang terucap dari mulut Bupati Karo, Terkelin Brahmana kala itu yang mengatakan hal seperti ini, “Kita welcome kepada siapa saja yang mau berinvestasi di daerah kita, tapi patuhi peraturan yang ada,” ucap Bupati Karo saat itu, menyikapi temuan adanya pendirian Tower Telkomsel dilahan milik Pemkab. Karo. Semoga ucapan beliau bisa di pegang teguh dan nyata diterapkan bagi pihak perusahaan yang ada di Kab.Karo maupun perusahaan yang ingin berinvestasi di Tanah Karo.” Beber Daris Kaban menirukan ucapan Bupati Karo mengahiri pembicaraannya.

Lia Hambali

Totop ST

Pendiri MB PKRI CADSENA dan Owner PT MEDIA PKRI CYBER