PEMALSUAN IDENTITAS DATA KK DAN KTP DI JERAT KUHP SANKSI PIDANA.

BABABE, PKRI-CYBER. RIAU-DUMAI, Bagi Pemalsuan Identitas Data (KK)Kepala keluarga dan Data(KTP) Kartu Tanda Penduduk di jerat KUHP berikut Sanksi Pidana kurungan Penjara maka dari itu Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengancam pihak yang berani menyalahgunakan dokumen-dokumen pribadi milik orang lain, seperti Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, maupun Kartu Keluarga, khususnya menjelang Pemilihan Kepala Daerah 2020 maupun Pemilihan Umum 2020

Rudiantara mengatakan pihak itu bisa diancam pidana. “Kepada yang menggunakan identitas yang bukan haknya, itu sesuai undang-undang bisa dihukum,” kata dia di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat pada Rabu lalu,Terkait penyalah gunaan data pada identitas nama per no KK dan no NIK identitas akan di Sanksi seperti tertulis di atas.

Landasan ancaman pidana itu adalah Undang-Undang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Sisminduk) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Berdasarkan UU Sisminduk, para pelaku bisa diancam kurungan dua tahun. Sementara berdasarkan UU ITE, pelaku diancam hukuman maksimal kurungan hingga 12 tahun dan denda Rp 2 miliar.

Rudiantara mengaku telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk segera menindak para pelaku yang kedapatan menyalahgunakan dokumen identitas yang bukan haknya. “Sudah bekoordinasi dengan teman-teman polisi, kalau kedapatan menggunakan NIK orang, silakan diproses,” kata dia.

Sementara, untuk tindakan pencegahan, Rudiantara menyebutkan salah satunya adalah melakukan sosialisasi literasi dunia maya. Dia mengatakan masyarakat perlu membiasakan beberapa hal seperti rutin mengganti kata sandi maupun pin yang dimiliki dan jangan memberikan fotokopi dokumen identitas diri kepada pihak yang tak berwenang.

beredarnya data pribadi di dunia maya sebenarnya telah terjadi jauh sebelum adanya kebijakan registrasi kartu prabayar yang dicanangkan kementeriannya. “Dari dulu kita bisa cari NIK atau dokumen identitas di dunia maya, itu sudah beredar sebelum adanya kebijakan registrasi (SIM Card),” kata dia.

Dia juga memastikan bahwa tidak ada kebocoran data pribadi di Kementerian Kominfo. Sebab, data pribadi masyarakat sejatinya disimpan di Direktorat Jenderal Penduduk dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Djoko Setiadi mengatakan pihaknya akan mengamankan sistem dari potensi kebocoran itu. Pusat data akan menjadi objek yang dilindungi agar tidak bisa diretas oknum tak bertanggungjawab. “Karena kemungkinan terjadinya kebocoran itu lewat peretasan dan diduplikasi. Bahaya kalau berlanjut. Makanya kita berupaya menyetop,” ujarnya.

sementara untuk Kasus Jerat
Pidana Pemalsuan Dokumen Kependudukan.

Dalam perspektif perundang-undangan Indonesia, Administrasi Kependudukan diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Kependudukan).

Adapun bentuk-bentuk dari dokumen kependudukan tersebut, pada intinya meliputi antara lain  Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Akta/Surat Nikah/Cerai, Akta Kelahiran/Kematian, Akta Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak, Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan.

Sekilas pemalsuan dokumen kependudukan tampak sederhana, dan sudah lazim terjadi. Namun demikian, meskipun kelihatannya sederhana, pemalsuan dokumen kependudukan dapat menimbulkan dampak yang serius, yakni munculnya berbagai tindak pidana di tengah masyarakat.

Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Prof. DR. Zudan Arif Fakrulloh, menyebut sanksi berat menanti bagi orang yang melakukan pemalsuan atau penyalahgunaan dokumen kependudukan.

Selain itu, perbuatan pemalsuan atau penyalahgunaan dokumen kependudukan, tersebut juga dapat dikenakan ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Administrasi Kependudukan menyatakan:

Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50 juta.

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan dokumen kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Ketentuan pidana pemalsuan Kartu Tanda Penduduk Eleketronik dan dokumen kependudukan lainnya telah diatur dalam Pasal 95B Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Aturan tersebut juga mengatur ketentuan pidana kepada pihak yang memerintahkan, memfasilitasi, dan melakukan manipulasi data kependudukan, dengan ancaman penjara enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 75 juta.

Ada pihak-pihak yang secara sengaja tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan dokumen kependudukan untuk kepentingan pribadi dan tentu saja itu merupakan tindak pidana dan akan segera ditindaklanjuti.

Penulis : *”Dnst/Endy Castello/TIM Investigasi”*

Totop ST

Pendiri MB PKRI CADSENA dan Owner PT MEDIA PKRI CYBER