Ratusan Hektar Hutan Lindung di Babat Gara – Gara Surat Wasiat.

PKRI CYBER SUMUT, KARO. Kawasan Hutan Lindung Bukit Barisan Jalan Jahe atau perbatasan Tanah Karo – Kab. Langkat sudah terlihat menjadi ladang – ladang warga, disepanjang jalan terlihat bangunan rumah, warung makan dan ladang, padahal lahan ini termasuk lahan hutan lindung, yang tentunya harus dilindungi dari jarahan manusia.

Pantauan kru media ini dilapangan, masih terlihat adanya penebangan kayu disana, mafia – mafia kayu hilir – mudik dengan mobilnya melihat hasil kayu yang ada untuk diangkut, pertanyaan Apakah mengatongi izin Penebangan Hutan dan seperti PSDHH, Guna DNA Reboisasi.

Mobil pengamanan melintas, entah mengadakan pengamanan agar penebang ilegal berhenti, ataukah mengamankan kayu yang akan dikeluarkan, namun reaksi mereka hanya melihat kondisi kerja penebangan hasil hutan kayu tersebut.

Nampaknya penangkapan berapa ton kayu oleh masyarakat minggu lalu belum menghasilkan efek jerah bagi pemain kayu ilegal ini.

Ketika hal ini dikomfirmasi dengan Ka . UPT Kehutanan Tahura Bukit Barisan, Ramlan Barus, dia membenarkan adanya kawasan hutan lindung didaerah Kec. Naman Teran yang dipake warga sekitar 800 Hektar, tapi itu adalah warga pengungsi korban Erupsi Gunung Sinabung, tahun 2017 kita sudah merencanakan untuk mengadakan reboisasi dikawasan Hutan Lindung Jalan Jahe, namun dikarnakan ada surat dari Pemkab. Karo yang ditanda tangani sang Penguasa yang bunyinya meminta untuk menunda reboisasi hingga selesai tempat relokasi pengungsi di Siosar,
Ketika kami tanyakan nomor surat, Barus mengatakan akan mencarinya dulu, karna surat tersebut sudah lama, yakni sekitar bulan Agustus 2017 ujarnya.

Akan tetapi setelah berbincang – bincang dengan warga Sukanalu Kec. Naman Teran yang juga salah seorang pengungsi mengatakan, kawasan TNGL Kordinat 04 yang digarap lebih dari 1500 Hektar, dan itu sebagian bukan lagi pengungsi yang menempati, lahan – lahan tersebut banyak yang udah diperjual belikan dari tangan ke tangan. katanya.

Sementara itu Ketua Walantara Kab., Karo Daris Kaban mengatakan, kalaulah memang ada surat sakti yang dikatakan Ka.UPT Kehutanan Wilayah Tanah Karo, berarti yang harus bertanggung jawab akan kerusakkan hutan lindung TNGL itu adalah sipembuat surat dan pembuat kebijakkan,

 

WALANTARA tidak akan tinggal diam akan hal ini, kami akan usut tuntas, siapa yang akan bertanggung jawab, dan diharapkan pihak Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dan pihak keamanan untuk menindak tegas siapa dalang dari semua kerusakkan hutan lindung ini, pungkasnya tegas.

Sementara itu pantauan kami dilapangan juga,bahwasannya dilokasi sudah banyak pendatang yang berladang di area hutan lindung TNGL,seperti dari Binje,Langkat dan masyarakat luar Tanah Karo lainnya.

Lia Hambali