MAHASISWA AKSI DEPAN KANTOR KEJAKSAAN NEGRI KONAWE TERKAIT PASAL 362 KUHP.

PKRI-CYBER, SULTARA, KONAWE,  Sebuah pertanyaan baik dalam aksi demo di depan Kejaksaan Negeri Konawe, dalam bincang dengan Pemilik Mobil diterangkan bahwa apakah Mobil status sewa tidak boleh diambil atau pinjam pakai, sebab barang bukti adalah milik Sewaan Pihak Rental dan tersangka adalah pihak penyewa.

Satu peristiwa aneh yang telah terjadi, pihak lain yang menuntut sepertinya ada unsur lain, dimana laporan tak terbukti hingga menjadikan sebuah emosional baru. Pihak masyarakat dan Mahasiswa DEMO.

Negara indonesia Negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai dasar pancasila yang sila ke 5. berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia bermakna setiap warga Negara berhak mendapat perlakuan hukum yang adil begitu pula Negara Indonesia adalah Negara hukum yang di amanatkan dalam
pasal 1. Ayat (3) UUD 1945 bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan kenegaraan dan pemerintah harus senantiasa berdasarkan atas hukum.

Maka PERS PKRI Cyber beserta lembaga Aparat Penegak Hukum ( APH ) sudah bekerja secara profesional menangani kasus penganiayaan serta pencurian dalam hal ini dalam upaya penegakan hukum yang di lakukan oleh pengadilan Negri konawe pada Tgl 11 februari 2020 dengan tuntutan pidana 6 bulan penjarah saudara terdakwa YAHYA RIVAI ayah (ANDRI RIVAI) sudah melalui proses hukum yang telah di lakukan dan sesuai kajian-kajian hukum pidana mengingat kornologi kejadian sangat jelas berawal dari rental mobil yang di sewa oleh korban Sdr Muhamad Dewi Putra Alias Mamah akibat tindakan tersebut kami merasa di rugikan karna mobil tersebut di gunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan
(pasal 362 KUHP) kami menegaskan dan merasa keberatan atas tuduhan dari saudara RISWANTO selaku KORDINATOR Aksi SOLINDARITAS MASYARAKAT PEDULI HUKUM (SMPH) yang menyatakan bahwa Andri Rivai ikut Andil dalam melakukan tindak pidana penganiayaan tidak berdasarkan alat bukti dan saksi yang jelas sesuai proses hukum yang berlaku maka demi peroses penegakan hukum secara profesional ada 4. Norma yang penting dalam penegakan hukum kemanusiaan ,keadilan,
kepatutan, kejujuran dan berdasarkan
pasal 32 ayat (1) UU N0 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara republik indonesia
pasal 8 ayat (4) UU N0 16 tahun 2004 tentang kejaksaan republik indonesia
Pasal 5 ayat (2) UU N0 48. tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman minta secara tegas kepada pihak POLRES KONAWE untuk tidak menanggapi laporan atau tuduhan oleh SOLINDARIS MASYARAKAT PEDULI HUKUM yang di kordinator saudara Riswanto terkait kasus penganiayaan yang di lakukan Andri Rifai jika hal itu di lakukan maka kami dari pihak KONSORSIUM MASYARAKAT DAN MAHASISWA PRO TERHADAP HUKUM akan melaporkan terkait pencemaran nama baik sesuai pasal 310 ayat
(1 KUHP) minta secara tegas kepada pihak KEJAKSAAN NEGRI KONAWE untuk tidak terinterfensi dari hasil Aksi atau demonstrasi yang telah di lakukan oleh saudara RISWANTO minta secara tegas PENGADILAN NEGRI KONAWE untuk melanjutkan sidang putusan terdakwa YAHYA RIVAI sesuai bunyi tuntutan 6 (enam) bulan penjarah terkait tindak pidana.

(SAMSU/KAMA)