Kecurangan RSUD Ahmad Darwis SUMBAR, Direktur tolak konfirmasi media dan minta jawaban langsung ke Bupati.

PKRI CYBER SUMBAR, 50KOTA. Rumah sakit meruakan tempat Khusus yang juga sarana pemerintah guna kebutuhan masyarakat nya, Pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah, merupakan sarana untuk peningkatan kinerja aparatur guna menghadirkan pelayanan prima kepada masyarakat.

Terkadang penyediaan sarana tersebut banyak di manfaatkan oleh oknum tertentu sehingga dijerat kasus korupsi, untuk mencari keuntungan pribadi secara masif dan terstruktur, sehingga berakibat kebocoran keuangan negara.

Untuk menelusuri kebocoran keuangan negara ini, merujuk pada informasi yang di terima tentang adanya dugaan Mark Up dalam pengadaan alat- alat kamar operasi RSU. Achmad Darwis Suliki Kabupaten Limapuluh Kota tahun anggaran 2017, Rabu (5/2).

Direktur RSU. Achmad Darwis, dr. Muryani Dhatri yang di dampingi Kabid Sarpras Ibnu Mardhatillah oleh Team Investigasi PKRI-CYBER merasa pihak RS gagal dalam menjalankan tugas, dimana pihak RS merasa tak perlu menjawab pertanyaan media terkait proyek pengadaan barang dan jasa RS, untuk melakukan konfirmasi.

Dikatakan Saya tidak bisa menjawab pertanyaan saudara kecuali ada izin dari pimpinan ( Bupati ), kalau untuk informasi kegiatan kami silahkan saudara ke Kominfo di gedung ex Dinas Kesehatan 50 Kota, kata dr. Muryani Dhatri, menjawab pertanyaan Tim Investigasi MB-PKRI CADSENA. Dalam tugas Investigasi MB-PKRI CADSENA di Provinsi Sumatera Barat, ini lah kejadian yang pertama seorang aparatur negara menolak dan enggan menjawab pertanyaan media. Dalam pengakuannya, RSU ini bersih administrasi dan baru saja kami mendapat kunjungan BPK, semuanya aman, ungkap dr. Muryani Dhatri sebelum Tim Investigasi MB-PKRI CADSENA pamit. mardianto