Kasi Intel Kabanjahe Dinilai Lambat, Dana Desa Terbuang Percuma,Akibat Banyaknya Bangunan Yang Mangkrak dan Tak Tepat Guna.

PKRI-CYBER, SUMUT. KABANJAHE, Pengelolaan dana desa di Kabanjahe masih tak sesuai amanat UU Dana Desa, Menteri Keuangan butuh laporan kegiatan dan pertanggungjawaban dana desa.

Berdasarkan laporan dari masyarakat Desa Gongsol Kecamatan Merdeka Kab Karo  Sumatera Utara, awak media ini turun kelapangan untuk investigasi.

Benar saja, terlihat beberapa bangunan Badan Usaha Milik Desa Gongsol ini mangkrak, seperti bak penampungan air, Pos Kamling,bangunan Gapura Desa,Drainase/parit yang dibangun untuk pribadi padahal dana yang digunakan adalah dana desa.
Untuk itulah maka kami menemui beberapa masyarakat yang melaporkan kejanggalan dan penyimpangan dilakukan oleh oknum Kades Gongsol, Sdr.Syahmidun.

Warga yang kami temui mengatakan, salah satu bangunan BUMDES yang mangkrak atau tidak dilanjutkan pengerjaannya dan dibiarkan terbengkalai adalah BAK penampungan air, yang mana dibangunnya bak tersebut atas usulan warga karna bak itu dianggap penting, nantinya akan digunakan untuk menampung air yang dialirkan dari mata air disekitar Desa Gongsol,lalu akan disalurkan kerumah – rumah penduduk namun sayang harapan penduduk hanya tinggal harapan,dikarnakan pengerjaan bak tersebut hanya setengah jalan, pengerjaannya dihentikan tanpa penjelasan apa sebab dan penyebab maka dihentikan kepada masyarakat
Begitu juga halnya dengan bangunan Pos Keamanan Lingkungan ( Poskamling ) yang berada di Simpang dua menuju Gundaling,walaupun bangunan sudah selesai tapi tidak diserahkan kepada warga,dan tidak juga ada penjelasan bangunan itu untuk apa,hingga lama-lama kalau tidak digunakan akan rusak
Dan yang lebih membuat warga kecewa ,adalah bangunan GAPURA ( pintu gerbang memasuki Desa Gongsol ) bentuk bangunan Gapura itu dianggap merendahkan martabat warga Desa Gongsol,karna bentuk Gapura tidak sesuai sebagaimana yang diharapkan warga.

Anehnya lagi kata warga melanjutkan, Kepala Desa Gongsol dan stafnya untuk membuat beberapa bangunan tersebut,tidak melibatkan unsur – unsur desa yang ada,seperti Tokoh Adat, Tokoh Agama,Karang Taruna Desa Gongsol.
Bahkan pada acara Musrembang pada 31 Januari 2019 beberapa pejabat Desa tidak hadir,diantaranya, Ketua BUUDES, Anto Tarigan, Ketua BPD, Simbisa Surbakti,sepertinya Kades hanya berbuat sesuka hati,tanpa kompromi dengan warga maupun perangkat desa lainnya,sambung warga lagi.

Padahal kehadiran perangkat desa dan warga itu sangatlah penting,masyarakat juga ingin tahu dan ingin bertanya tentang anggaran-anggaran dana desa yang disinyalir tidak disalurkan untuk kepentingan warga desa ,dan warga juga berhak bertanya tentang pengadaan tabung gas elpiji sebanyak 250 tabung,yang katanya akan dibagikan untuk warga,sampai sekarang gak tahu juntrungannya, juga keberadaan dan kegunaan mesin pembuat kompos/pupuk serta berapa dana renovasi Balai Desa Gongsol,kami semua warga ingin tahu,tapi semua itu seakan sengaja disembunyikan oleh oknum Kades,tambah warga lagi.

Pertanyaannya ini sudah kami tanyakan selama 3 tahun Kades Syahmidun menjabat,tapi tak pernah mendapat jawaban,kalau dipertanyakan kami warga akan dimusuhinya,karna ini jelas ada permainan didalam pemerintahan Desa Gongsol sekarang ini.

Warga kembali melanjutkan, begitu juga dengan pembangunan drainase pembuangan limbah ternak kuda pribadi milik Ketua BUUDES Gongsol, Anto Tarigan yang mana anggarannya menelan biaya sebesar Rp 314 juta,yang diambil dari dana desa, sebagai tim pelaksana pembangunan pembuangan limbah adalah Fasilitator Tehnis dari Kecamatan Merdeka tanpa berkonsultasi dengan perangkat desa, Badan Pengawas Desa ( BPD ) hal ini dianggap tidak beretika,ujar warga Br Sembiring menambahkan.

Masyarakat yang kebanyakan ibu – ibu ini juga menyampaikan, kami berharap kepada Pemkab.Karo dan Instansi yang terkait,hendaknya dapat mengevaluasi kinerja Kepala Desa Gongsol,agar dalam pelaksanaan pengeluaran /pemberian anggaran dana desa dapat transparan,gunakan untuk membangun kepentingan rakyat banyak,yang berguna dan tepat guna,bukan untuk kepetingan pribadi,keloni-keloni dan keluarga Kepala Desa saja.

Karna kami menilai,banyaknya praktek-praktek penyalahgunaan anggaran yang bersifat mementingkan diri sendiri dengan bertopengkan pengadaan pembangunan masyarakat Desa Gongsol, dan kami juga memohon kepada Pemkab.Karo dalam hal ini Inspektorat dapat memeriksa bangunan – bangunan yang kami anggap terbengkalai dan tidak tepat guna tersebut,karna kami masyarakat tidak merasakan apa manfaat bangunan mangkrak tersebut, kata warga mengakhiri.

Red – Lia Kabanjahe.