Eks Kades Paka Indah Konawe, Tersandung Kasus Dana Desa 2016- 2019.

PKRI-CYBER, SULTARA. KONAWE, Penggunaan dana desa menjadi permasalahan serius dalam program Jokowidodo, seribu juga bakalan tersandung hukum, untuk itu kemendes selalu mengatakan boleh melaporkan ke kemendes. Sebut saja RASAK selaku mantan kades  PAKAI INDAH kecamatan oheo kabupaten konawe utara sulawesi tenggara, sang eks Kades pasalnya kades  tidak teransparan kepada media Cyber dan tidak bersedia memberikan keterangan pada saat di konfirmasih di Rumah kediamannya pada hari jum,at tgl 07/02/2020 dan juga terkesan mengelak dari pertanyaan wartawan media Cyber pertanyaan awak media mengatakan berapa item fisik pembangunan tahun 2016, saudara tersebut menjawab saya tidak bisa memberikan keterangan secara tertulis masalahnya bukan saya yang simpan RAB kalau ingin penjelasan yang lebih lanjut tanyakan saja di DPMD saya kira itu yang lebih jelas tutur katanya saudara mantan kades.

Dalam temuan ini juga di tambah sejumlah Nara sumber yaitu warga setempat maupun tokoh tokoh masyarakat yang mengatakan dan tegas selama mantan kades menjabat mulai tahun 2016 hingga 2019 minim sekali pembangunannya di tahun 2016. anggaran sebesar Rp.647.000.000.
Fisik pembangunan tidak ada cuman pengadaan perpipaan Air bersih dengan panjang 3.000.meter
Tahun 2017. anggaran sebesar Rp.740.000.000.
Pembangunan fisik cuman DRAENASE juga dengan panjang 400meter dan pengadaan bibit sapi sebanyak 69Ekor dengan tatacara penyaluran satu Ekor per KK di bagikan
Tahun 2018. anggaran sebesar Rp763.000.0000.
Juga fisik pembangun DRAENASE panjang 400meter.
Tahun 2019 anggaran sebesar
Rp.790.000.000.
adapun pembangunan MCK belum selesai atau terbengkalai kelihatan sangat jelas foto-foto dan dokumentasi ada sebagai alat bukti yang terlapir saat konfirmasi media terkait temuan dan pelaporan warga.

Warga berharap pengawasan dan penindakan atas kades nakal tetap di tegaskan dan jangan tumpul harus setajam pisau agar desa tidak gagal, sebab menurut warga bahwa dana desa jika dikelola dengan baik maka kades juga akan mendapatkan hasil yang baik, jangan dikarenakan jauh dari pengawasan dan bisa istilah 86 ke pihak pemerintah maka kades menjalankan semau gwe saja.

( SAMSU/KAMA )…..