BPK RI Mengendus Kejanggalan PERBUP di Tanah Karo.

PKRI-CYBER, SUMUT. T KARO, Menindak lanjutin berita sebelumnya, tentang Peraturan Bupati Karo ( Perbup ) No.48 Tahun 2018,yang menyatakan kreteria besaran tambahan penghasilan berupa tunjangan khusus pengelolahan keuangan dan barang milik daerah dilingkungan Pemkab.Karo yang disinyalir bagai permainan ‘ Monopoli ” itu telah menyedot keuangan daerah dengan nilai yang cukup fantastis.

Akibat adanya Perbut yang dinilai cacat hukum ini,telah berhasil menguras KAS keuangan daerah Kab Karo hingga Milyaran rupiah,tentu ada indikasi mengarah ke ABS ( Asal Boss Senang ) dan patut pula dicurigai untuk memperkaya diri dan keloni-keloninya.
Hanya saja Andreasta Tarigan selaku Kadis PPKAD mengelak menyebutkan jumlah yang sudah dibayarkan,padahal untuk memuluskan pencairan dana tersebut,dialah yang harus menanda tangani Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) , Andreasta menyarankan untuk mengkomfirmasi ke pihak Inspektorat dengan dalih kasus ini sudah menjadi temuan BPK RI Perwakilan Sumatera Utara,.

Sementara itu,Kepala Inspektorat Pemkab Karo Philimon A.S Brahmana kepada awak media mengatakan, adapun jumlah dana yang telah dibayarkan keseluruhan sebesar Rp 2.289.400.000, jumlah tersebut sampai dengan bulan September 2019, inilah yang disebut oleh BPK RI Perwakilan Sumut sebagai temuan,tapi didalam temuan itu tidak disebutkan secara rinci siapa saja yang menerima dan berapa pula jumlahnya, sedangkan untuk detailnya saya rasa teman – teman media sudah bisa menghitungnya sendiri,ujar Philimon kepada Pers diruang kerjanya pada Kamis 13 Februari 2020 lalu.

Philimon menambahkan, tunjangan khusus tersebut atas perintah BPK RI Perwakilan Sumut,sejak bulan Oktober 2019 telah kita berhentikan,karena berdasarkan temuan BPK RI, Perbup No.48 Tahun 2018 itu tidak sesuai dengan regulasi, kurangnya kajian dan kurangnya pertimbangan hukum,jelasnya lagi.

Didalam lampiran Perbup dimaksud, Bupati Karo Terkelin Brahmana,SH berhak menerima tambahan penghasilan sebesar Rp 40 juta/bulan,jadi dengan ditekennya Perbup tersebut Total uang yang diterima Terkelin Brahmana sebesar Rp 360 juta, sedangkan Wakil Bupati Karo,Cory S Sebayang juga mengantongi uang kas daerah sebanyak Rp 315 juta.

Lia Hambali