PA Kota Balikpapan Dinilai Ada Main dan Melindungi Kubu Sepihak.

POLSUSWASKIAN KALTIM, KOTA BALIKPAPAN. Diawali dengan permasalahan sengketa pemalsuan dokumen delapan tahun yang lalu.

Disampaikan bahwa Hj Sriatun yang juga mewakili Hj Rafiah, berdasarkan data autentik fhoto saat akan berangkat ke tanah suci untuk menunaikan haji, yang diterima Polda KALTIM subdit Jatanras, dijelaskan oleh Farchat SH MH Ketua Lembakum PKRI CADSENA bahwa Mutlak jika dikatakan Nenek Hj Sriatun boleh untuk tidak mengurus isbad nikah nya dikarenakan kedua pasangan H Pandang dan Hj Sriatun secara agama telah Muhrim sepasangan suami istri. Ditambahkan lagi dengan perkuatan fakta bahwa pernikahan kedua pasangan adalah pada masa 1956 sebelum adanya undang undang pernikahan 1975.

Farchat SH MH menyatakan ada apa dengan Pengadilan Agama Kota Balikpapan dalam case ajuan isbad waris harta bersama H Pandang dan Hj Sriatun ini. Berharap Pihak Mahkama Agung bisa turut prihatin dan menyelesaikan kemungkinan adanya politik kotor yang terjadi ungkap Totop Troitua selaku Sekjend LEMBAKUM PKRI CADSENA yang mendampingi Ketua LEMBAKUM PKRI CADSENA.

Dalam permasalahan ini disampaikan kepada pembaca juga Mahkamah Agung bahwa Nenek telah habis waktu dan telah tua untuk terus digerogoti oleh mekanisme Pengadilan Agama Guna menyelesaikan Isbad Waris, nenek yang telah menyelesaikan putusan PN Kota Balikpapan dan memenangkan perkara kemudian juga telah mengurus Penetapan Waris atau Hak atas Lahan yang dimilikinya semasa hidup bersama dengan H Pandang (Alm).

Herannya Nenek masih saja harus dimintakan hal yang aneh oleh Pengadilan Agama Kota Balikpapan, namun Nenek tetap sabar dan tawakal terhadap keinginan para perongrong yang telah divonis tersebut.

Dengan dasar permohonan pengadilan agama untuk memasukkan nama mereka dalam isbad waris. Heran tapi nyata.

Setelah permintaan Pengadilan Agama Kota Balikpapan dimaksud maka nenek berkehendak baik dengan memasukkan nama nama ketiga anak dari istri pertama H Pandang yang telah diceria dan meninggal dunia Tahun 1985 dimana harta dimiliki setelah tahun 1997. Selang 12Tahun lamamnya.

Alhasil setalah nenek  menyetujui dengan memasukkan nama anak tirinya maka  pihak Pengadilan Agama yang mendengar langsung bahwa pihak anak tiri Hj Sriatun tidak mau melalui jalan Isbad Waris melaikan ingin menguasai seluruh harta Hj Sriatun tanpa pernah berpikir telah terpidana dan Hj Sriatun yang telah memiliki banyak pinjaman uang selama puluhan tahun ini.

Nenek berharap diatas Kitab Suci Alquran kepada Mahkamah Agung dan Bapak Presiden Jokowi juga Menteri Agama mohon agar Permasalahan ini dituntaskan sebagaimana jalur dan tata hukum Islam yang berlaku juga hukum pidana yang disebut kan sehingga saya Nenek dapat menikmati masa tua dengan lebih leluasa tanpa beban dan hutang piutang selama puluhan tahun pengurusan lahan ini untuk dapat dijual dan membayarkan hutang piutang kepada rentenir juga kepada orang orang yang baik selama ini khususnya kepada MB PKRI CADSENA PUSAT yang menyelesaikan pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh anak tiri Hj sriatun dengan menjual lahan tersebut kepada Gordius dan wajib membayarkan tebusan uang segel yang dibeli Gordius dari anak tiri nya sejumlah 300.000.000 dll dll. Dan bukam mempidanakan Gordius yang merupakan Pihak Penadah Barang Curian.ad apa dengan hukum di Kota Balikpapan? Apakah masih saja hal ini dianggap lumrah atau wajar atau tidak hal yang salah dalam kapasitas Aparatur Sipil Negara atau Keawajiban Pelaksanaan Tugas PNS?

Red-TT/BK/SJ.