Elemen Masyarakar Adakan Aksi Damai di Gedung DPRD Karo.

POKSUSWASKIANA SUMUT, KARO. Sejumlah elemen Masyarakat Pemerhati Karo yang merupakan gabungan dari beberapa LSM diantaranya Lembaga Swadaya Masyarakat Komite Pemantau Kinerja Pemerintah ( LSM KPKP ),LSM Gempita dan Garda Bela Negara Nasional Kab.Karo serta Forum Komunikasi Honorer Pendidikan Kab Karo melakukan aksi damai ke Gedung DPRD Karo,pada Rabu 29 Januari 2020.

Iriani Beru Tarigan selaku Ketua DPRD Karo memerima massa yang berjumlah puluhan orang tersebut,dengan didampingi Wakil Ketua Sadarta Bukit dan David Kristian Sitepu beserta beberapa anggota dewan lainnya.
Para pengunjuk rasa ini diterima diruang rapat badan anggaran DPRD Karo di Jalan Veteran Kabanjahe.
Sementara itu dari pihak Eksekutif terlihat hadir Sekdakab.Karo Kamperas Terkelin Purba,Kadis Pendapatan Pengelolah Keuangan Aset Daerah, Andreasta Tarigan,Kepala Bappeda Nasib Sianturi,Asisten Administrasi Sekdakab Karo, Mulianta Tarigan,Asisten Pemerintahan Drs.Suang Karo – Karo ikut serta beberapa staf jajaran Pemkab.Karo.

Pada pertemuan itu,Ketua LSM KPKP Ikuten Sitepu didampingi Ketua LSM Gempita Robinson Purba, Ketua Garda Bela Negara,Ronald Abdi Negara Sitepu mempertanyakan dasar hukum adanya dana hibah kepada Instansi Vertikal di Tanah Karo.

Menurut massa Pemerhati Kab.Karo dengan juru bicara Ikuten Sitepu dan Ronald Abdi Sitepu menyampaikan ,mereka meminta penjelasan pemberian hibah kepada Instansi Vertikan yang ditampung di APBD dan PAPBD yang tertuang didalam Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asazi Manusia,Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Tranparansi dan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Menurut mereka dana hibah tidak sesuai dengan Permendagri Nomor : 32 Tahun 2011 diubah dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2013 dan perubahan ke- empat Permendagri nomor 123 Tahun 2018 tentang pemberian hibah dan Bansos yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, ujar Ikuten Sitepu.

Mendengar penyampaian juru bicara massa aksi damai,Iriani selaku pimpinan rapat,mempersilahkan pihak Eksekutif untuk memberikan jawaban.

Maka Sekdakab.Karopun memberikan jawaban, masalah honorer pendidik yang mengangkat mereka adalah Kepala Sekolah,honornya diambil dari dana BOS ( Bantuan Operasional Sekolah ) dan besarannya disesuaikan dengan kemampuan dana BOS Sekolah masing – masing,ujarnya.

Lebih lanjut Sekda mengatakan, mengingat surat hanya mempertanyakan dana hibah maka dinas terkait tenaga honorer tidak di ikut sertakan dalam pertemuan ini,.tambahnya.

Sedangkan Kadis PPKAD Andreasta mengatakan, bahwa pemberian dana hibah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku,juga untuk mendukung sinergisitas Firkopimda,ujarnya.
Perdebatan sengit didalam pertemuan itu,terhenti ketika Bupati Karo Terkelin Brahmana,SH dan Wakil Bupati Karo Cory S.Sebayang tiba ditempat.
Namun…karna mendapat jawaban kurang memuaskan,maka Ronald Abdi Negara Sitepu mulai angkat bicara dan meminta mana Undang – Undang yang mengatakan boleh memberikan bantuan terus menerus kepada Instansi Vertikal,tolong tunjukkan kepada kami,dimana Undang – Undangnya Pemda dapat memberikan dana hibah secara terus menerus itu,kata Ronald dengan nada tinggi.

Merada kecewa dengan jawaban Bupati dan jajarannya,maka massa meninggalkan ruang pertemuan dengan tidak membawa hasil apa – apa.

Lia Hambali Tanah Karo